Predikat tak layak huni yang dilekatkan pada Samarinda melalui survei Kementerian Agraria membuat Wali Kota Syaharie Jaang tak terima. Pencapaian Kota Tepian sejauh ini diklaimnya sudah baik. Tak ada keluhan berarti dari masyarakat mengenai fasilitas publik. Karena itu, dia mengaku bingung dengan survei tersebut.
“Masyarakat Samarinda ‘hepi-hepi’ saja. Dasarnya mereka katakan Samarinda tak nyaman atau layak huni apa?” ujar Jaang saat ditemui di sebuah rumah makan di kawasan Jalan MT Haryono, Balikpapan, Sabtu (3/2) sore.
Menyangkut dampak hasil survei, Jaang mengatakan belum menerima bentuk respons apapun. Itu menjadi gambaran Samarinda tidak akan terlalu memikirkan predikat tak nyaman. Sebab, sekali lagi, dia mempertanyakan akurasi survei tersebut. Bagaimanapun, sebagai ibu kota provinsi, Samarinda disebut telah berbenah di bawah kepemimpinannya.
“Saya pikir Samarinda tak akan membela diri ya. Selama saya menjabat, jalan lingkungan tak ada yang tak bagus di sana (Samarinda),” bela wali kota yang sedang menjalani jabatan periode keduanya itu.
Selain fasilitas di kawasan penduduk, dia menyebut, prestasi Samarinda yang sudah memiliki sejumlah taman. Tak kalah dengan Balikpapan, taman digunakan warga sebagai area ruang terbuka hijau. Bisa meningkatkan estetika dan destinasi warga untuk bersantai.
“Kami punya taman. Kami juga punya jembatan yang baru diresmikan (Mahkota II) dengan lampunya yang mirip di Korea. Luar biasa bagusnya dan keamanannya ditunjang dengan menggunakan teknisi asing,” ucapnya.
Jaang juga bingung lantaran dengan predikat tidak nyaman, seharusnya kunjungan wisata di Samarinda menurun. Namun, dia mengklaim, setiap tahun wisatawan selalu membanjiri Kota Tepian. Karena memang Samarinda merupakan kota yang mengandalkan sektor perhotelan dan restoran.
“Sangat tinggi,” sebutnya. “Pokoknya sangat tinggi. Menyumbang 30 persen dari total APBB kami,” tegasnya lagi ketika ditanya soal angka pasti.
 |
| KLAIM DILIRIK WISATAWAN: Jembatan Mahkota II di Samarinda punya daya tarik |
Jaang malah curiga survei ini dikeluarkan dengan maksud tertentu yang berhubungan dengan Pilgub Kaltim 2018. Meski tak menyebut secara langsung, namun ketua DPD Demokrat Kaltim itu mengisyaratkan survei ini bisa mengganggu kredibilitasnya sebagai wali kota Samarinda. Sekaligus bisa menjadi alat kampanye yang bersifat negatif untuk pasangan calon lain.
“Dasar apa mereka katakan Samarinda tidak layak? Apalagi ini dimunculkan pada saat-saat seperti ini (Pilgub Kaltim 2018). Apakah ini salah satu bentuk itu, ya, saya kembalikan ke mereka. Apakah ada hubungannya atau tidak. Yang jelas kunjungan di Samarinda sangat bagus,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Samarinda berada di posisi tujuh dari sepuluh kota tak nyaman dihuni di Indonesia berdasarkan survei Kementerian Agraria. Aspek yang mendapat penilaian paling tinggi dari masyarakat yaitu ketersediaan pangan, tempat ibadah, air bersih, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Sementara itu, aspek yang dinilai paling rendah adalah ketersediaan transportasi, keselamatan warga, pengelolaan air kotor dan drainase, fasilitas pejalan kaki, serta partisipasi masyarakat. Ini bisa menjadi gambaran bagi pemerintah mengenai aspek-aspek mana saja yang perlu ditingkatkan dan aspek yang sudah cukup berhasil di dalam kotanya.
Survei Most Livable City Index (MLCI) 2017 dari Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, bahkan menyebut Samarinda termasuk kota yang konsisten sebagai bottom tier cities. Namun, Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin menilai, jika tak nyaman, Samarinda sudah ditinggal penduduknya. Dan tak ada yang mau tinggal di Kota Tepian. “Parameternya harus jelas,” ucapnya Jumat (2/2). “Namun kalau belum laik, kami siap meningkatkan,” lanjutnya.
Berbeda dengan Samarinda, Balikpapan justru berada di urutan ketiga dari tujuh kota paling layak huni. Persentasenya tertinggi di area Kalimantan. “Kepadatan penduduk, latar belakang, dan gaya hidup antara Samarinda dan Balikpapan sangat kontras. Hal ini memengaruhi faktor kepuasan,” jelas Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Farid Nurrahman.
Warga Balikpapan juga lebih reaktif terhadap menyikapi persoalan kota. Misalnya, banjir di sejumlah titik ditanggapi dengan keras. Itu membuat Pemkot Balikpapan langsung bergerak mencari solusi. Berbeda dengan Samarinda, banjir dianggap hal yang biasa. “Meski berharap berubah, namun tidak ada yang bersuara,” ucapnya.
SURVEI WAKILI WARGA
Ketua IAP IndonesiaKaltim Jusuf DEA menyatakan, terdapat beberapa indikator untuk menentukan sebuah kota layak dihuni atau tidak. Yakni, ketercukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, transportasi, keselamatan kota, pengelolaan air kotor dan drainase, fasilitas pejalan kaki, dan informasi pembangunan, serta keterlibatan masyarakat.
Nah, Samarinda masuk salah satu kota paling tak nyaman untuk ditinggali, apakah parameter tersebut tak dimiliki oleh Kota Tepian? “Setiap kota punya karakternya masing-masing, baik Samarinda, Balikpapan, maupun Bontang. Jika hasilnya memang demikian, ya, harus berbenah,” ucapnya saat ditemui Kaltim Post dalam sebuah acara diskusi yang dihelat IAP Indonesia Kaltim, kemarin (3/2).
Menurut dia, pemimpin daerah itu harus paham dengan tata ruang. Sebab, rancangan tersebut boleh menjadi panglima dalam pembangunan. “Jangan sampai terbalik pembangunan menjadi mandek lantaran bermasalah dengan tata ruang,” katanya.
Sekretaris IAP Indonesia Kaltim Shahfuza Akbar menuturkan, jika Samarinda berada di bawah Balikpapan untuk urusan laik hidup, berarti ibu kota provinsi harus berbenah. Itu pun tak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama. Sebab, ini menyangkut pembangunan Kaltim. Lantaran Benua Etam tak hanya Balikpapan, Samarinda, atau Bontang. Masih ada wilayah lain yang perlu diperhatikan, sehingga pembangunan tak terfokus dengan satu sektor. “Mudah-mudahan mencerahkan, sebab ada banyak masalah yang harus dibenahi,” tuturnya.
Dia menambahkan, momentum pilkada ini setidaknya melahirkan pemimpin yang benar-benar paham dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Jangan lagi ada kawasan yang tumpang tindih, misal digunakan untuk pertanian namun bisa juga untuk pertambangan. “Harus ada kejelasan,” katanya.
Shahfuza juga menyebut, sudah saatnya Kaltim berpindah dari tambang menuju sumber energi yang terbarukan. “Kaltim kaya, enggak hanya tambang, masih ada pariwisata dan pertanian,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua IAP Indonesia Kaltim Charmarijaty menjelaskan, hasil survei mereka murni opini masyarakat. Kuesioner diisi oleh warga kota secara online. Mereka diminta tanggapan soal kenyamanan, pemenuhan sarana dan prasarana dasar, hingga kelayakan air. “Dan bila Samarinda masuk dalam daftar kota yang tak nyaman ditinggali, maka itu adalah pendapat warga Samarinda sendiri,” terangnya.
Charmarijaty mengatakan, hasil tersebut berbanding lurus dengan keadaan di lapangan. Bisa dilihat dengan tumpang-tindih RTRW di Samarinda. Menurut dia, ada beberapa izin pertambangan berada di tengah-tengah kawasan permukiman warga.
“Coba deh ke pinggiran kota, bisa dilihat tambang batu bara yang dekat perumahan warga,” ujarnya. Bahkan, kata dia, hampir semua kawasan pinggiran Kota Tepian ada tambang batu bara. Padahal, setahu dia, kawasan pinggiran kota direncanakan untuk pengembangan kota dan daerah tangkapan air. “Tapi oleh Pemkot Samarinda diberi izin untuk pertambangan,” ujarnya.
Perempuan berjilbab itu yakin, RTRW Samarinda sudah ideal. Hanya, saat izin usaha pertambangan (IUP) diterbitkan tak mengacu pada tata ruang. Dengan begitu, bisa diambil kesimpulan, pihak yang membuat warga Samarinda tak nyaman dengan kotanya sendiri tak lain pemkotnya. Charmarijaty menerangkan, kerja sama berbagai pihak merumuskan penyelesaian masalah tata ruang sangat diperlukan.
Diwawancara terpisah, Plt Kabid Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim Yuliastuti setuju dengan pernyataan Charmarijaty soal tumpang-tindih RTRW.
“Kini Pemprov Kaltim mendapat warisan masalah akibat penerbitan izin yang dulu diterbitkan, baik pemerintah pusat maupun kabupaten/kota. Begitu semua kewenangan diserahkan ke provinsi pada 2017, karut-marut pun terlihat,” ujarnya. Saat ini, Pemprov Kaltim sudah melaksanakan moratorium tambang. Yulia menuturkan, dengan adanya RTRW tersebut, pemprov bak mengurai benang kusut yang diserahkan kepada mereka.
